kotabontang.net - Rencana eksekusi mati yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para terpidana mati kasus narkotika terus menimbulkan pro dan kontra.
Peneliti dari Populi Center, Nico Harjanto, mengatakan, mengenai rencana eksekusi mati ini tidak bisa hanya menyalahkan dan menyerang Presiden Jokowi. Hal itu lantaran vonis mati selalu ditunda saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pada pemerintahan di era Presiden SBY, itu (hukuman mati) ditunda terus. Permintaan grasi tidak diproses seperti saat ini," ujar Nico saat diskusi bertema 'Diplomasi dan Hukuman Mati' di Rumah Makan Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3/2015).
Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kebijakan pemerintahan Presiden SBY saat itu adalah zero enemy. Pemerintah sebelumnya tak berani bersikap tegas, akhirnya urusan yang membahayakan Indonesia dan bisa membuat dimusuhi diserahkan ke pemerintahan selanjutnya.
"Policy (kebijakan) SBY itu kan zero enemy. Menengelamkan kapal kecil saja tidak berani, jadi urusan (yang berpontensi dimusuhi negara lain) biarlah penerus yang mengurus,” jelasnya.
Karena itu, menurut Nico, eksekusi mati yang diambil Presiden Jokowi untuk menegakkan kedaulatan hukum yang memang sudah divonis pada pemerintahan sebelumnya. Meski demikian, ia meminta ke depannya peraturan hukuman mati harus direvisi lagi.
"Ini kan mereka (terpidana mati) divonis pemerintah lalu, jadi Jokowi-lah yang kemudian melakukan hasil vonis tersebut. Karena itu, untuk sekarang silakan dipercepat hukuman mati, dan untuk ke depannya harus direvisi kembali," tandasnya.
