kotabontang.net - Direktur Eksekutif Indonesia Resouces Studies (Iress), Marwan Batubara, menilai pemerintah harus mendorong PT Pertamina (Persero) menjadi pemegang saham mayoritas di Blok Mahakam.
Dirinya pun, mengimbau pemerintah untuk menghilangkan keraguan kemampuan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam.
Marwan melihat, Pertamina dibandingkan dengan perusahaan yang mengelola Blok Mahakam saat ini, memang kalah jauh dari sisi sumber daya manusia, keuangan, dan teknologinya. Tapi, hal tersebut jangan dijadikan pertimbangan utama dalam memutuskan pengelola Blok Mahakam ke depan.
"Pertamina itu kan perusahaan negara, beri kesempatan dan sambil jalan kekurangannya diperbaiki. Jangan belum apa-apa, nanti bilang pendapatan negara akan turun, lifting turun. Kalau begitu engak pernah ada keputusan untuk Pertamina. Keraguan itu yang diinginkan asing," kata Marwan kepada Tribunnews.com, Jakarta, Senin (9/3/2015).
Kepercayaan Marwan kepada Pertamina, juga didasari oleh prestasi Pertamina semakin membaik. Salah satunya, meningkatkan produksi blok migas West Madura Offshore (WNO). "Prestasinya sudah ada kan, tinggal dikasih kesempatan, kalau turun (lifting atau pendapatan), itu harus didukung pemerintah agar meningkat kembali," ucapnya.
Adapun dukungan pemerintah, kata Marwan, seperti menjadi penjamin Pertamina jika ingin investasi pengembangan dan memangkas dividen Pertamina untuk beberapa tahun ke depan.
Dengan begitu, Marwan berharap, Pertamina dapat menjadi operator Blok Mahakam, karena akan sangat menguntungkan Indonesia sendiri. Dimana, cadangan gas Blok Mahakam saat ini diperkirakan 6 triliun kaki kubik dan 100 juta barel minyak. Sehingga, jika harga minyak 100 dolar AS per barel, maka pendapatan kotor Pertamina akan mencapai Rp 800 triliun.
"Selain itu, Pertamina nantinya juga memiliki tambahan minyak. Kalau dikelola asing kan keuntungannya dibawa pulang (ke negaranya)," tuturnya.
Lebih jauh dia mengatakan, lambatnya keinginan pemerintah dalam membawa Pertamina menjadi pemegang saham mayoritas di Blok Mahakam, dikarenakan pihak asing yang terus melobi pejabat terkait untuk diperpanjang kontraknya. Di sisi lain, pejabat juga yang kemungkinan menerima suap sehingga tidak memiliki sikap ketegasan.
Saat ini Blok Mahakam dioperatori perusahaan minyak asal Prancis PT Total E&P dan perusahaan minyak asal Jepang Inpex. Kontrak kedua perusahaan tersebut di Blok Mahakam akan habis pada 2017 mendatang.
